Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. 
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kependidikan Keagamaan Islam;
9.  Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Sumbawa Barat;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 92 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Kualifikasi Pelaksana

Pelaksana diwajibkan memahami aturan, memiliki kemampuan dan kecakapan, terampil dan inofatif

Prosedur Pelaksanaan

1. Pemohon berkonsultasi terlebih dahulu guna mendapatkan informasi tentang persyaratan kelengkapan pengajuan izin operasional sekolah baik SD dan SMP
2. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar memberikan informasi tentang persyaratan kepada pemohon berupa lembaran informasi syarat-syarat pengajuan izin operasional sekolah baik SD maupun SMP
3. Pemohon menyampaikan berkas permohonan izin operasional sekolah SD atau SMP dalam bentuk proposal yang telah dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang didapat (berkas dijilid dalam bentuk proposal)  
4. Tim Verifikasi memeriksa kelengkapan berkas permohonan izin operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  
5. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar melakukan koordinasi internal guna menentukan jadwal bagi Tim Verifikasi untuk melakukan verifikasi di lapangan
6. Tim Verifikasi melakukan tinjauan ke lapangan guna verifikasi sekolah yang diajukan oleh pemohon
7. Tim verifikasi melakukan koordinasi guna mengambil keputusan bilamana memenuhi syarat maka izin layak diterbitkan, bilamana tidak memenuhi persyaratan maka pemohon tidak layak diberikan izin (ditolak)
8. Kepala Seksi Kelambagaan dan Sarpras membuat konsep keputusan Izin Operasional dan diparaf terlebih dahulu oleh pejabat terkait
9. Menyampaikan konsep keputusan penetapan izin pendirian dan operasional SD atau SMP kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
10. Pengelola persuratan pada Sekretariat Dinas membukukan nomor keputusan penetapan izin pendirian dan operasional SD atau SMP yang dimaksud
11. Penyerahan keputusan penetapan izin pendirian dan operasional SD atau SMP yang dimaksud kepada pemohon

Waktu dan Biaya

Waktu penyelesaian penerbitan izin selama 3 Hari dan tidak ada biaya

Berita Selanjutnya